Menjelaskan bahwa praktik dana talangan haji maupun umrah yang kini marak bisa diperbolehkan. Asalkan pemberian dana talangannya hanya kepada masyarakat yang mampu membayar cicilannya.

Talangan umroh boleh dengan kriteria seseorang (peminjam) yang dimana kita lihat ada harapan mampu membayar hutang.

Menggunakan dana talangan untuk keperluan umroh adalah boleh sesuai syarat dan ketentuan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia / DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS dapat membantu menalangi pembayaran dan juga LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip ijarah. Akad talangan / pembiayaan umroh menggunakan akad Ijarah Multijasa berdasarkan Fatwa DSN- MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ijarah Multijasa yang hukumnya boleh (jaiz). LKS dapat mengikuti ketentuan akad ijarah dan dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah), dimana besar ujrah harus disepakati diawal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah bahwa ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menggunakan dana talangan untuk keperluan haji atau umroh adalah boleh tetapi harus dengan syarat dan ketentuannya.

Produk pembiayaan umroh di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan rambu-rambu syariah berikut. Diantaranya, menggunakan skema sesuai syariah seperti akad jual beli, serta konsumen mempunyai kemampuan melunasi kewajibannya dan tidak meninggalkan kewajiban yang lain yang harus segera ditunaikan.